TEMPO.CO, Jakarta - Banjir Jakarta sudah berlalu. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sejenak bisa bernafas lega. Meski sudah tidak ada genangan di sejumlah wilayah namun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta tetap meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta waspada.
Gubernur Anies juga didesak segera menyiapkan jurus-jurus baru agar tak gagap lagi menghadapi curah hujan ekstrem yang diklaim memicu banjir Jakarta. Sebab, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meramal puncak musim hujan baru akan datang pada Februari 2020.
Dari beragam penanggulangan banjir yang sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta, dewan menilai sistem peringatan dini bencana harus dibenahi. Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI, Basri Baco, menyatakan informasi peringatan dini bencana di Jakarta masih lemah. Sehingga, dampak banjir kemarin cukup luas dan menimbulkan kerugian besar. "Kerugian bahkan diperkirakan lebih dari Rp 2 triliun karena banjir kemarin," kata Basri.
Gubernur Anies langsung merespons ihwal sistem peringatan dini bencana. Ia mengatakan bakal memanfaatkan toa atau pengeras suara untuk menginformasikan potensi banjir. "Nanti langsung ke masyarakat berkeliling menggunakan toa (pengeras suara) untuk memberitahu semuanya," ujarnya.
Anies beralasan peringatan dini saat banjir kemarin telah dilakukan melalui berbagai instrumen, salah satunya ialah media sosial. Namun ia menyebut cara itu belum maksimal. "Malam hari diberitahunya lewat HP. Akhirnya sebagian tidak dapat informasi," kata Anies.
